Kepala SKPD
Menu Utama
Agenda Kegiatan
Link Penting
Petirtaan JolotundoPetirtaan Jolotundo, adalah sebuah bangunan masa lampau yang dulu merupakan pemandian atau kolam yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit. Petirtaan Jolotundo terletak di desa Seloliman, Trawas, Kabupaten Mojokerto, tepatnya terletak di lereng Gunung Bekal, yaitu salah satu puncak Gunung Penanggungan. Petirtaan Jolotundo memiliki panjang 16,85 M, lebar 13,52 M dan kedalaman 5,20 M dengan material utama dari batu andesit.

Menurut sejarahnya, petirtaan ini merupakan kolam cinta yang dibangun oleh Udhayana, raja Bali, yang menikah dengan putri Guna Priya Dharma dari Jawa. Dari perkawinan tersebut lahirlah Airlangga pada 991 M. Lalu pada tahun 997 M, raja Udhayan membangun kolam ini, sesuai dengan angka yang tertera di dinding kolam, yang disiapkan untuk menyambut kelahiran putra Airlangga.

Saat ini kolam ini bisa dikunjungi siapa saja, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Selain dari nilai histori yang ada, petirtaan Jolotundo ini semakin unik karena memiliki debit air yang tak pernah kering, walaupun di saat musim kemarau. Memiliki kandungan mineral yang tinggi, membuat air dalam kolam Jolotundo dinyatakan sebagai air terbaik di dunia setelah zam-zam.

Sedangkan, untuk Petirtaan Belahan, lebih dikenal dengan candi Belahan adalah sebuah pemandian bersejarah dari abad ke 11, di masa kerajaan Airlangga. Petirtaan Belahan terletak di sisi timur gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Menurut sejarah, selain sebagai tempat pertapaan Prabu Airlangga, petirtaan ini juga di fungsikan sebagai pemandian selir-selir Prabu Airlangga. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian dibangunlah 2 patung permaisuri Prabu Airlanga, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Pada dua patung tersebut, mengalir aliran air dari bentuk Payudara patung, dan karenanya petirtaan ini terkadang di sebut sebagai Sumber Tetek (Tetek : Payudara, Jawa).

" />
Candi Jedong - NgoroCandi Jedong, terletak di desa Wotanmas Jedong, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Merupakan candi peninggalan sebelum jaman Majapahit....bahkan sebelum Airlangga mungkin, pokoknya jadul sekali...hal ini bisa dilihat dari bahan bangunan candi yang menggunakan batu kali, bukan batu merah seperti pada umumnya peninggalan Majapahit, misalnya : candi Brahu, candi Bajangratu, candi Tikus dll.

" />
Candi Tikus Segaran Candi Brahu
www.mojokertokab.go.id Situs Resmi Kabupaten Mojokerto.

Info organisasi

  • [alternative text]SOSIALISASI I KEGIATAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) TAHUN 2015
  • [alternative text]Gelar Budaya Kerja Tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2015
  • [alternative text]SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PERSIAPAN PENILAIAN UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN TAHUN 2015
  • [alternative text]Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional 2015
  • [alternative text]PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015
SOSIALISASI I KEGIATAN ANALISIS JABATAN (ANJAB)  DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) TAHUN 2015

SOSIALISASI I KEGIATAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) TAHUN 2015

YANG DIMAKSUD DENGAN ANALISIS JABATAN ADALAH PROSES, METODE DAN TEKNIK UNTUK MEMPEROLEH DATA JABATAN YANG DIOLAH MENJADI INFORMASI JABATAN DAN DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PROGRAM KEPEGAWAIAN SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK BAGI ORGANISASI, TATA LAKSANA, PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS. SEDANGKAN PRODUK YANG DIHASILKAN ADALAH : RUMUSAN JABATAN, URAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN PADA SETIAP  UNIT KERJA.

SEDANGKAN YANG DIMAKSUD DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) ADALAH TEKNIK MANAJEMEN YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TINGKAT EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA ORGANISASI BERDASARKAN VOLUME KERJA.

DARI HASIL ANJAB DAN ABK AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENYUSUN E-FORMASI PADA TAHUN YANG AKAN DATANG

DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) TENTUNYA AKAN BERIMPLIKASI PADA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) SKPD.

SEBAGAIMANA DIKETAHUI BAHWA PEMERINTAH (PUSAT) SAAT INI SEDANG MENYELESAIKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) SEBAGAI PENGGANTI PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

PENGISIAN FORMASI JABATAN PADA OPD AKAN SANGAT DITENTUKAN OLEH HASIL ANJAB DAN ABK YANG SAAT INI SEDANG DISUSUN.

PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK MEMERLUKAN KECERMATAN KARENA HARUS MENYELARASKAN BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN ANTARA LAIN :

  • PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
  • PERMENPAN RB NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG ANALISIS JABATAN
  • PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 1003 TENTANG KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PNS
Read more

Gelar Budaya Kerja Tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Gelar Budaya Kerja Tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Seiring Dengan Tuntutan Masyarakat Yang Semakin Berkembang, Kritis Dan Dinamis Terutama Dalam Hal Pelayanan Maka Di Tuntut Adanya Kecepatan, Ketepatan Dan Kepastian Dari Pelaksana Pelayanan Dalam Hal Ini Adalah Pemerintah.

Untuk Mencapai Hal Dimaksud Diperlukan Upaya Luaar Biasa Untuk Menata Ulang Proses Birokrasi Dan Aparaturnya Dari Tingkat Tertinggi Sampai Terendah. Selain Itu Juga Diperlukan Terobosan / Pemikiran Baru Di Luar Rutinitas Perubahan Pola Pikir (Mind Set) Dan Perubahan Budaya Kerja ( Cultur Set).

Yang Dimaksud Dengan Budaya Kerja Berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Rb 2010-2025   Adalah Sikap Dan Prilaku Individu Dan Kelompok Yang Di Dasari Atas Nila-Nilai  Yang Di Yakini Kebenaranya Dan Telah Menjadi Sifat/Kebiasaan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pekerjaan Sehari-Hari Dalam Konteks Inilah Maka Tujuan Fundamental Dari Pengembangan Budaya Kerja Adalah Membangun Sdm Aparatur Pemerintah Yang Seutuh Nya.

Kegiatan Gelar Budaya Kerja Yang Dilaksanakan Pada Hari Ini Di Ikuti Oleh Kelompok Budaya Kerja Tiap Satuan Kerja Akan Menampilkan Upaya Pengembangan Budaya Kerja Pada Organisasinya Sehingga Diharapkan Dapat Menyelesaikan Segala Permasalahan Dan Menjawab Tantangan Yang Di Hadapi Oleh Organisasinya Dengan Tepat Dan Benar. Saya Berharap Pada Waktu Yang Akan Datang Semakin Banyak Peserta Yang Mengikuti Gelar Budaya Kerja Ini.

Tantangan Yang Dihadapi Aparatur Saat Ini Cukup Kompleks Dan Akan Semakin Berat Apabila Aparatur Negara Tidak Berusaha Meningkatkan Kemampuan, Sehingga Muncul Asumsi Masyarakat Bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Rendah. Kondisi Demikian Telah Menyadarkan Kita Bahwa Gelar Budaya Kerja Perlu Dilaksanakan Sebagai Penyemangat Dan Pendorong Agar Budaya Kerja Selalu Diterapkan Di Masing-Masing Satker Secara Konsisten, Disiplin Dan Berkelanjutan.

Gelar Budaya Kerja Ini Diikuti 19 Kelompok Budaya Kerja Dari 19 SKPD Yang Telah Lolos Seleksi Risalah Budaya Kerja. Tim Penilai Gelar Budaya Kerja Sebanyak 3 (Tiga) Orang Yang Berasal Dari 2 (Dua) Orang Dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur Dan 1 (Satu) Orang Dari PT Asahimas Dari Sidoarjo.

Dari 19 Kelompok Budaya Kerja menghasilkan 3 Juara dan 1 Juara Kreatifitas Yaitu:

1. Juara Pertama dari Puskesmas Trawas (KBK Seger Waras)

2. Juara Kedua dari UPTSP SMK Negeri I Dlanggu (KBK Dewangga)

3. Juara Ketiga dari SMP Negeri I Mojoanyar (KBK Mandiri)

4. Juara Kreatifitas dari Puskesmas Trawas (KBK Seger Waras)

Read more

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PERSIAPAN PENILAIAN UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN  TAHUN 2015

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PERSIAPAN PENILAIAN UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN TAHUN 2015

Seiring Dengan Perkembangan Globalisasi Dan Cara Berfikir Masyarakat Yang Semakin Kritis, Maka Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pembangunan Tidak Begitu Mudah Diterima Oleh Publik.

Untuk Menyikapi Kondisi Tersebut Pemerintah Dituntut Bisa Mempertanggung-Jawabkan  Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik Merupakan Hal Yang Mutlak Dan Sudah  Menjadi Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengembangkan Inovasi Setiap Tahun Dalam Upaya Melakukan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Antar Instansi Pelayanan.

Adapun Tujuan Kegiatan Ini Adalah :

  1. Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi Dan  Acuan Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Dalam Mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
  2. Memberi Panduan Bagi Penyelenggara Dalam Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Pelayanan;
  3. Terpenuhinya Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik Sesuai Asas Umum Pemerintahan;
  4. Memperjelas Tugas Pokok Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Terciptanya Pemerintahan Yang Baik Dan Terpercaya.
Read more

Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional 2015

Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional 2015

Gelar Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional 2015 di GOR Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (15/06). Acara ini diselenggarakan Kementerian PANRB bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh 255 peserta. Antara lain peraih penghargaan UNPSA 2015, Top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik 2015, BUMN, serta mitra pembangunan. Sementara dari Kabupaten Mojokerto di ikuti oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Read more

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

Seiring Dengan Perkembangan Globalisasi Dan Cara Berfikir Masyarakat Yang Semakin Kritis, Maka Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pembangunan Tidak Begitu Mudah Diterima Oleh Publik.

Untuk Menyikapi Kondisi Tersebut Pemerintah Dituntut Bisa Mempertanggung-Jawabkan Kinerja Instansi Pemerintah Secara Akuntabel Dalam Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip).

Menyusun Lakip Merupakan Hal Yang Mutlak Dan Sudah Menjadi Kewajiban Kita Sehingga Pada Akhir Tahun Angaran 2015 Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dengan Seluruh Jajaran Perangkat Daerah Harus Dapat Menyampaikan Pertanggung-Jawaban Kinerja Yang Dituangkan Dalam Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

Selain Itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Ini Juga Dapat Menjadi Acuan Dan Cermin Bagi Instansi Pemerintah, Khususnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Untuk Mengevaluasi Dan Meningkatkan Kinerja Organisasinya Sesuai Visi, Misi, Kebijakan Dan Program Yang Telah Ditetapkan Menuju Terwujudnya Good Governance Di Ligkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) adalah :

  1. Dalam Rangka Menyampaikan Pertanggung-Jawaban Kinerja Kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Yang Telah Dipercayakan Kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
  2. Mendorong Terciptanya Pemerintahan Yang Baik Dan Terpercaya.
Read more

Galeri
Komentar Pengunjung
Online Support
Info Pengunjung
© 2009 - 2016 Bagian Organisasi
Jl. A.Yani No. 16 - Mojokerto Telp:0321-323245 E-Mail:organisasi.kelembagaan.mr@gmail.com - organisasi_tatalaksana@yahoo.co.id